Badan usaha yang berbadan hukum

Membuat PT diakui sebagai badan usaha yang memiliki entitas tersendiri dan terpisah dari pribadi para pendirinya.

Memiliki dasar hukum secara khusus

Yaitu UU No. 40 Tahun 2007 (UU PT) & disempurnakan kembali dengan UU Cipta Kerja.

Terdiri dari 3 struktur pengurus

• RUPS, memiliki peran dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan
• Direksi, memiliki peran sebagai penggerak dari sebuah PT.
• Komisaris, memiliki peran sebagai pengawas & pemberi nasihat terhadap Direksi.

Memiliki struktur modal

• Modal dasar, keseluruhan modal dari sebuah PT.
• Modal ditempatkan, modal dasar yang disanggupi untuk dilunasi (paling sedikit 25% dari modal dasar).
• Modal disetor, modal ditempatkan yang disetor penuh ketika pendirian PT.

Tanggung jawab yang terpisah & tidak melebihi dari saham yang dimiliki

Dikarenakan statusnya sebagai badan hukum, para pendiri tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan dan perikatan yang dilakukan PT, serta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.

Dapat didirikan oleh badan hukum atau WNA

Pada CV dan PT  Perorangan, pendiri mengharuskan merupakan orang dan berkewarganegaraan Indonesia (WNI), Namun, pada PT, pendiri diperbolehkan merupakan sebuah badan hukum atau berkewarganegaraan asing (WNA).